東華大學圖書館 |

Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan = = Developing Intellectual Property Rights as Joint Assets and the Method of Distribution After Marriage Dissolution Based on the Value of Equity.

紀錄類型:	書目-電子資源 : Monograph/item
正題名/作者:	Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan =/
其他題名:	Developing Intellectual Property Rights as Joint Assets and the Method of Distribution After Marriage Dissolution Based on the Value of Equity.
其他題名:	Developing Intellectual Property Rights as Joint Assets and the Method of Distribution After Marriage Dissolution Based on the Value of Equity.
作者:	Jamadi.
面頁冊數:	1 online resource (381 pages)
附註:	Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-09, Section: A.
Contained By:	Dissertations Abstracts International84-09A.
標題:	Islamic law. -
電子資源:	http://pqdd.sinica.edu.tw/twdaoapp/servlet/advanced?query=30349074click for full text (PQDT)
ISBN:	9798374488456

Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan = = Developing Intellectual Property Rights as Joint Assets and the Method of Distribution After Marriage Dissolution Based on the Value of Equity.
Jamadi.

Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan =Developing Intellectual Property Rights as Joint Assets and the Method of Distribution After Marriage Dissolution Based on the Value of Equity.Developing Intellectual Property Rights as Joint Assets and the Method of Distribution After Marriage Dissolution Based on the Value of Equity. - 1 online resource (381 pages)

Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-09, Section: A.

Thesis (Ph.D.)--Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

Includes bibliographical references

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio manusia yang menalar. Hasil kerja ratio yang menalar tersebut berupa benda immateriil yaitu benda tak berwujud. Ruang lingkup HKI adalah Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Vareitas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan selain harta bawaan/pribadi dan tidak ada perjanjian perkawinan pemisahan harta. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti mengapa peraturan perundang- undangan tentang HKI tidak mengatur HKI sebagai harta bersama, kelemahan- kelemahan yang timbul akibat HKI sebagai harta berama tidak diatur dalam perundang-undangan terntang HKI dan mengembangkan HKI sebagai harta bersama dan cara pembagiannya pasca putus perkawinan yang berbasis keadilan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal (Socio-legal Research). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data deskriptif analitik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia tidak mengatur HKI sebgai harta bersama karena banyak dipengaruhi oleh kesepakatan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang tidak ada satu pun menyinggung HKI sebagai harta bersama. Akibatnya menimbulkan kelemahan-kelemahan, diantaranya hukum positif HKI tersebut tidak mampu menjawab dan memberikan solusi bagi permasalahan harta bersama yang muncul di masyarakat Indonesia, menyulitkan penegak hukum dalam memberikan keputusan/putusan dalam permasalahan harta bersama berupa HKI, disparitas putusan/keputusan oleh penegak hukum satu dengan lainnya, dan hak- hak masyarakat terkait HKI sebagai harta bersama tidak sepenuhnya didapatkan masyarakat. Penelitan ini juga menemukan sebuah norma/kaidah hukum baru: bahwa nilai ekonomi yang diperoleh dari semua jenis HKI meliputi Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Vareitas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang didaftarkan selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan pembagianya pasca putus perkawinan masing-masing mendapat seperdua selama suami istri menjalankan tanggungjawab, kewajiban dan tugasnya dengan baik dalam rumah tangga, apabila suami istri tidak/kurang dapat menjalankan tanggungjawab, kewajiban dan tugasnya dengan baik dalam rumah tangga, maka pembagiannya sesuai dengan besarnya kontribusi mereka dalam rumah tangga dan proses penciptaan/penemuan HKI. Hasil pembagian harta bersama baik dalam putusan atau kesepatakan di depan pejabat yang berwenang harus dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI, karena peralihan Hak Ekonomi HKI baru berakibat hukum pada pihak ketiga setelah dicatatkan/didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI.

Electronic reproduction.
Ann Arbor, Mich. :
ProQuest,
2023

Mode of access: World Wide Web

ISBN: 9798374488456Subjects--Topical Terms:

587297
Islamic law.
Index Terms--Genre/Form:

542853
Electronic books.

Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan = = Developing Intellectual Property Rights as Joint Assets and the Method of Distribution After Marriage Dissolution Based on the Value of Equity.
LDR:07521nmm a2200373K 4500 001 2362224
005 20231027103342.5
006 m o d
007 cr mn ---uuuuu
008 241011s2022 xx obm 000 0 ind d
020 $a 9798374488456
035 $a (MiAaPQ)AAI30349074
035 $a (MiAaPQ)UNISSULA26684
035 $a AAI30349074
040 $a MiAaPQ $b eng $c MiAaPQ $d NTU
100 1 $a Jamadi. $3 3702944
245 1 0 $a Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan = $b Developing Intellectual Property Rights as Joint Assets and the Method of Distribution After Marriage Dissolution Based on the Value of Equity.
246 3 1 $a Developing Intellectual Property Rights as Joint Assets and the Method of Distribution After Marriage Dissolution Based on the Value of Equity.
264 0 $c 2022
300 $a 1 online resource (381 pages)
336 $a text $b txt $2 rdacontent
337 $a computer $b c $2 rdamedia
338 $a online resource $b cr $2 rdacarrier
500 $a Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-09, Section: A.
502 $a Thesis (Ph.D.)--Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
504 $a Includes bibliographical references
520 $a Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio manusia yang menalar. Hasil kerja ratio yang menalar tersebut berupa benda immateriil yaitu benda tak berwujud. Ruang lingkup HKI adalah Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Vareitas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan selain harta bawaan/pribadi dan tidak ada perjanjian perkawinan pemisahan harta. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti mengapa peraturan perundang- undangan tentang HKI tidak mengatur HKI sebagai harta bersama, kelemahan- kelemahan yang timbul akibat HKI sebagai harta berama tidak diatur dalam perundang-undangan terntang HKI dan mengembangkan HKI sebagai harta bersama dan cara pembagiannya pasca putus perkawinan yang berbasis keadilan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal (Socio-legal Research). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data deskriptif analitik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia tidak mengatur HKI sebgai harta bersama karena banyak dipengaruhi oleh kesepakatan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang tidak ada satu pun menyinggung HKI sebagai harta bersama. Akibatnya menimbulkan kelemahan-kelemahan, diantaranya hukum positif HKI tersebut tidak mampu menjawab dan memberikan solusi bagi permasalahan harta bersama yang muncul di masyarakat Indonesia, menyulitkan penegak hukum dalam memberikan keputusan/putusan dalam permasalahan harta bersama berupa HKI, disparitas putusan/keputusan oleh penegak hukum satu dengan lainnya, dan hak- hak masyarakat terkait HKI sebagai harta bersama tidak sepenuhnya didapatkan masyarakat. Penelitan ini juga menemukan sebuah norma/kaidah hukum baru: bahwa nilai ekonomi yang diperoleh dari semua jenis HKI meliputi Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Vareitas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang didaftarkan selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan pembagianya pasca putus perkawinan masing-masing mendapat seperdua selama suami istri menjalankan tanggungjawab, kewajiban dan tugasnya dengan baik dalam rumah tangga, apabila suami istri tidak/kurang dapat menjalankan tanggungjawab, kewajiban dan tugasnya dengan baik dalam rumah tangga, maka pembagiannya sesuai dengan besarnya kontribusi mereka dalam rumah tangga dan proses penciptaan/penemuan HKI. Hasil pembagian harta bersama baik dalam putusan atau kesepatakan di depan pejabat yang berwenang harus dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI, karena peralihan Hak Ekonomi HKI baru berakibat hukum pada pihak ketiga setelah dicatatkan/didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI.
520 $a Intellectual Property Rights (IPR) are material rights, which means the rights to an object that originates from the creation of the mind. The result of the creation of the mind is an intangible object. The scope of IPR is Copyright, Patent, Trademark, Trade Secret, Industrial Design, Plant Variety Protection, Integrated Circuit Layout Design. Joint propertyis assets acquired during a marriage other than personal property as long as there is no marriage agreement for the separation of assets.The purpose of this study is to examine (1) why the legislation on IPR does not regulate IPR as joint property; (2) the impact of not regulated IPR as joint property in the legislation concerning IPR; and (3) developing IPR as joint property and how to distribute it after divorce based on the value of justice.The method used in this research is socio-legal (Socio-legal Research). This research uses primary and secondary data, while the data collection technique is through library research and field studies. Data analysis is descriptive analytic.The results of this study indicate that the IPR legislation in Indonesia does not regulate IPR as joint property due to the many influences from the TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) agreement, none of which mentions IPR as joint property. As a result, it creates weaknesses, for example the positive law of IPR is unable to answer and does not provide a solution to the problem of joint property in Indonesian society. This creates difficulties for law enforcement in making decisions on joint property issues in the form of IPR. Another impact is the disparity of decisions made by law enforcers. Moreover, community rights related to IPR as joint property are not fully obtained. This research also finds a new legal norm/rule: that the economic value obtained from all types of intellectual property rights, namely Copyrights, Patents, Trademarks, Trade Secrets, Industrial Designs, Protection of Plant Varieties, Layout Designs of Integrated Circuits registered during marriage become joint property of husband and wife as long as it is not specified in in the marriage agreement and its distribution after divorce, each of them gets their rights as long as the husband and wife carry out their responsibilities, roles and duties properly. If they do not carry out their responsibilities, roles and duties properly, then the distribution is in accordance with the size of their contribution in the household and the process of creating or discovering IPR.The results of the distribution, either in a decision or an agreement in front of an authorized official, must be recorded at the Directorate General of Intellectual Property Rights, because the transfer of IPR Economic Rights will only have legal consequences for third parties after being registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights..
533 $a Electronic reproduction. $b Ann Arbor, Mich. : $c ProQuest, $d 2023
538 $a Mode of access: World Wide Web
650 4 $a Islamic law. $3 587297
650 4 $a Marriage. $3 530432
650 4 $a Intellectual property. $3 572975
650 4 $a Society. $3 700566
650 4 $a Legislation. $3 766385
650 4 $a Jointly owned property. $3 3702945
650 4 $a Inheritances. $3 3685049
650 4 $a Households. $3 579926
650 4 $a Personal property. $3 630080
650 4 $a Individual & family studies. $3 2122770
650 4 $a Law. $3 600858
650 4 $a Islamic studies. $2 bicssc $3 1082939
655 7 $a Electronic books. $2 lcsh $3 542853
690 $a 0513
690 $a 0628
690 $a 0398
690 $a 0512
710 2 $a ProQuest Information and Learning Co. $3 783688
710 2 $a Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). $3 3695866
773 0 $t Dissertations Abstracts International $g 84-09A.
856 4 0 $u http://pqdd.sinica.edu.tw/twdaoapp/servlet/advanced?query=30349074 $z click for full text (PQDT)